launcing www.sfs-fansclub.net

SFS Fans Club Dukung Penuh Kebijakan dan Program Pelayanan KesehatanSiti Fadilah Supari yang Pro-Poor dan Anti-NeoliberalismeSejak menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI pada tanggal 21 Oktober 2004 silam hingga sekarang, banyak terobosan kebijakan dan program pelayanan kesehatan yang pro-poor di satu sisi dan anti-neoliberalisme di sisi lainnya yang telah diputuskan dan dilaksanakan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K).
Dengan BERKIBLAT KATA HATI dalam memutuskan dan melaksanakan setiap kebijakan dan program pelayanan kesehatan publik, Siti Fadilah Supari (disingkat SFS) telah MENGGESER TAPAL BATAS DUNIA.Berikut ini adalah sebagian kebijakan dan program pelayanan kesehatan publik ”Menteri Berkinerja Terbaik” tahun 2008 versi Reform Institute ini, yaitu:
1. SFS menolak keras privatisasi rumah sakit pemerintah seperti RSUD Pasar Rebo dan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta yang gencar direncanakan oleh sejumlah pihak pada tahun 2005 silam. Privatisasi rumah sakit pemerintah hanya akan mempersulit akses masyarakat miskin dan tidak mampu atas pelayanan kesehatan rumah sakit yang murah dan berkualitas. Karena itu, SFS lebih memilih menjadikan rumah sakit pemerintah sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang profesional dan yang tidak bisa diperdagangkan.
2. SFS konsisten melawan mafia farmasi yang terbukti menyebabkan harga obat mahal dan tidak terbeli oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Perlawanan terhadap mafia farmasi ini merupakan bentuk komitmen SFS untuk merealisasikan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan hak-hak dasar rakyat (terutama di bidang kesehatan) sebagaimana dimandatkan konstitusi. Pada tahun 2006, gerakan SFS ini telah terbukti mampu menurunkan lebih dari 150 jenis obat generik hingga 70% dan menurunkan 1.418 jenis obat esensial generik bermerek antara 10%-80%. Pada tahun 2007, 56 jenis obat generik juga diturunkan kembali harganya oleh SFS hingga 10% dibandingkan harga pada tahun 2006. Pada tahun 2009, SFS menyediakan subsidi obat generik melalui program Obat Generik Bersubsidi. Tak hanya itu, SFS juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat yang mengharuskan industri obat impor diproduksi di Indonesia yang diharapkan akan berdampak nyata pada penyerapan tenaga kerja.
3. SFS melawan dominasi Amerika Serikat (AS), mulai dengan membongkar konspirasi AS dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) berkaitan dengan mekanisme virus sharing yang merugikan negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, hingga mempermasalahkan keberadaan NAMRU 2 di Indonesia. NAMRU 2 merupakan lembaga riset milik Angkatan Laut AS yang telah menjajah/mengekploitasi Indonesia selama 40 tahunan lamanya.
4. SFS memelopori perombakan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 dan berlanjut pada tahun 2009 ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, dengan merombak Askeskin menjadi Jamkesmas, SFS berhasil menghemat uang negara sebesar Rp 1,454 triliun pada tahun 2008. Perombakan Askeskin menjadi Jamkesmas yang di tahun 2009 ini pesertanya berjumlah 76,4 juta jiwa adalah terobosan berani SFS yang memangkas jalur panjang birokrasi demi terealisasikannya pelayanan kesehatan gratis. Dan lain sebagainya.Persoalannya, pelbagai kebijakan dan program pelayanan kesehatan SFS yang pro-poor dan anti-neoliberalisme sebagaimana dimaksud di atas tidak banyak diketahui publik, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi sasaran dari kebijakan dan program pelayanan kesehatan tersebut. Karena itu, dalam kesempatan ini, bertempat di Cafe Score, Cilandak Town Square Jakarta, kami yang terbagung dalam SFS Fans Club menyatakan kesediaan untuk ikut mengkomunikasikan pelbagai kebijakan dan program kesehatan SFS kepada publik dengan melaunching website SFS Fans Club (www.sfs-fansclub.net) dan grup diskusi di facebook yang juga diberi nama SFS Fans Club.SFS Fans Club sendiri merupakan komunitas lintas generasi yang mendukung penuh sikap, kinerja, kebijakan dan program SFS yang selalu konsisten, terarah, terukur, dan terstruktur dalam posisinya sebagai Menkes RI yang berpihak kepada kepentingan kesehatan publik, meski harus melawan arus neoliberalisme di bidang kesehatan yang hanya ingin mengeruk laba korporasi sebesar-besarnya. Jakarta, 5 Maret 2009Ttd.